JAKARTA-Pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah kalangan ragu dengan kemampuan direksi PLN dalam mengelola kelistrikan nasional. Pengamat, DPR hingga presiden menyatakan kekecewaannya terhadap pemadaman bergilir yang bukan hanya merugikan masyarakat dan dunia usaha tetapi iklim investasi secara keseluruhan.
Berikut wawancara Uyung Syafitri dari PME Indonesia dengan Anggota Komisi VII DPR RI, Ali Kasela dari Fraksi Hanura, Kamis (19/11) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Buruknya kinerja PLN memunculkan isu pergantian jajaran direksi, apakah Anda sudah dapat informasinya?
Begini ya, sebenarnya komisi VII pada saat rapat dengan PT PLN telah meminta kepada Direksi untuk menangani pengelolaan listrik lebih professional. Kita tidak meminta pergantian direksi tapi kalau mereka tidak mampu menangani masalah kelistrikan di Indonesia sebaiknya mengundurkan diri saja. Jangan memaksakan diri kalau tidak sanggup.
Untuk jangka pendek, apa yang harus dilakukan direksi PLN?
Kita meminta kepada direksi agar PLN memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saat ini di Jakarta saja sebagai Ibu Kota Negara sering terjadi Byar Pet apalagi di daerah? Bisa dipastikan kalau Ibu Kota negara saja tidak mendapatkan pelayanan yang baik apalagi di daerah? Semua ini sangat mengecewakan kami.
Pandangan Anda terhadap kondisi PLN dan kelistrikan nasional?
Saat ini PLN menjadi pemegang monopoli kelistrikan di tanah air, jangan sampai karena ketidak puasan dari pelanggan khusunya perusaahan, mereka akhirnya berinisitif membeli listrik swasta. Dengan kondisi listrik dan pengelolaan PLN seperti sekarang, sangatlah wajar kalau mereka saat ini melirik listrik swasta. Banyak perusahaan merugi karena tidak bisa berproduksi atau mengurangi produksinya karena ketidak tersediaan listrik.
Selain itu yang membuat saya prihatin, kejadian ini mendapat sorotan dari masyarakat internasiona, ini kan berdampak pada citra investasi kita di dunia. Ingat, harkat dan martabat bangsa kita dinilai dari cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebenarnya Buruknya pelayan PLN bukan hanya dilihat saat ini. Anda bisa bisa lihat di Kaltim. Sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim justru paling sering terjadi pemadaman listrik.
Kondisi PLN ini diperparah dengan kemampuan sebaran daya listrik yang masih jauh dari harapan. Seperti di Papua, meskipun sebagai daerah penghasil gas, tambang, minyak di Indonesia tapi masyarakatnya banyak yg tidak tersentuh oleh listrik. Ironis…
Jadi menurut Anda perlu tidak dilakukan perombakan jajaran direksi?
Kalau Direksi sekarang tidak sanggup mengatasi persoalan yang ada saat ini yaa.. perlu diganti oleh seseorang yang memiliki kemampuan manajerial.
Saat ini perlu dilakukan perombakan dijajaran Direksi yang tersetruktur dari atas sampai bawah tapi masalah siapa penggantinya itu wewenang Menteri BUMN. Apalagi Pemerintah mencanangkan tingkat pertumbuhan 7%, bagaimana ini bisa didapat bila ketersediaan energi saja tidak maksimal.
Harapan untuk PLN?
Harapan kami PLN dapat memberikan pelayanan yang baii, profesional dan memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakt. Dengan harga listrik saat ini PLN masih merugi dan masih disubsidi oleh pemerintah, hal ini perlu dilakukan penelitian apa yang sebenarnya terjadi.
Kalau dilihat 5 (lima) tahun terakhir dalam soal kelistrikan, jangankan memuaskan, kita bahkan seperti berada ke zaman sebelum kemerdekaan. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup masyarakt kurang mendapat perhatian.
DPR sendiri sebagai lembaga pengawasan sangat kecewa dengan kondisi seperti ini. (PME-01/SGT)
Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki program yang bagus dalam menaungi berbagai masalah sektor ESDM. Namun peran DEN sampai saat ini belum terlihat. Berikut wawancara kami dengan Anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha.
Pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jakarta membuat sejumlah kalangan ragu dengan kemampuan direksi PLN dalam mengelola kelistrikan nasional. Ikuti wawancara kami dengan Anggota Komisi VII DPR, Ali Kasela, Kamis (19/11) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Keluarnya UU dan PP Minerba ternyata belum menyelesaikan akar masalah sektor tambang. Ikuti wawancara Uyung Sy ? PME Indonesia dengan Executive Director Indonesia Minning Association (IMA), Prio P. Soemarno.
Meski terbuka peluang namun investasi pembangunan pabrik smelter kurang menarik investor. Mengapa? Berikut wawancara dengan Sekretaris Ditjen Minerbapabum, Witoro Soelarno
Senior Technology Advisor Copper Smelting-PT Nusantara Smelting Corporation, Satya Graha Soemantri mengungkapkan pendapatnya tentang prospek usaha smelter di Indonesia.