Setelah PLN, kini giliran Pertamina mendapat giliran perombakan jajaran direksi. Perombakan yang beruntun terhadap BUMN sektor ESDM ini mengundang banyak pertanyaan. Yang tidak kalah ramai adalah nama-nama yang layak menjadi direksi termasuk dirut Pertamina. Berikut wawancara Reporter PME Indonesia, Uyung Sy dengan Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya akhir pekan lalu.
Bagaimana Anda melihat pergantian direksi sejumlah BUMN sektor ESDM?
Memang kami mendapatkan kabar belum resmi yang menyebutkan akan adanya pergatian direksi dibeberapa BUMN yang terkait dengan komisi VII DPR RI, seperti PLN dan Pertamina. Saat ini PLN sendiri sudah dilakukan, cuma semua itu kan menjadi domain pemerintah. Hanya kalau kami mengharapkan restrukturisasi direksi BUMN khususnya di pertamina yang baru akan dilakukan, benar-benar dilihat secara porposinal dan diisi oleh orang-orang profesional.
Apakah pergantian Direksi BUMN, seperti PLN dan nanti Pertamina, merupakan hal wajar atau ada unsur politis?
Saya menilai ini merupakan suatu hal yang wajar, karena di BUMN ini sudah beberapakali ada perubahan dan itu merupakan hal yang biasa terjadi. Kalaupun ada desakan dari luar itu lumrah karenakan ini bukan menyangkut orang perorang. Siapapun orangnya yang penting profesional, kompeten dan serius, siapapun yang terpilih nantinya DPR tetap akan menjalankan fungsinya untuk mengkritisasi.
Menurut Anda siapa perusahaan sekelas Pertamina sebaiknya dipimpin orang luar atau orang dalam?
Saya melihat orang-orang dari dalam cukup kompeten, mereka berpengalaman dan mengetahui kelemahan pertamina. Pastinya lebih layak dibandingkan dengan orang dari luar tentunya, tetapi apabila diperlukan orang dari luar untuk memperkuat tentunya ada baiknya juga.
Kinerja direksi Pertamina sekarang, bagaimana?
Menurut saya sudah cukup baik, Cuma kan banyak hal-hal yang mesti diperbaiki, kalau dari DPR sendiri tidak hanya melihat dari direksinya saja tapi keseriusan dukungan pemerintah terhadap pertamina sebagai BUMN yang profesional sangat diperlukan. Karena pertamina dalam hal ini tidak hanya melakukan fungsi sebagai PSO nya saja tetapi ada fungsi lain. Pemerintah juga menuntut agar ada profit dan bisa berjalan secara profesional artinya dukungan dari Meneg BUMN, Menteri Keungan dan Menteri ESDM sangat diperlukan. Dukungan dari hal pendanaan dan hukum. Ada dua fungsi pertamina yang harus dijalankan yaitu melayani dan mendapatkan untung, nah ini bukan pekerjaan mudah. (PME-01/SGT)
Senior Technology Advisor Copper Smelting-PT Nusantara Smelting Corporation, Satya Graha Soemantri mengungkapkan pendapatnya tentang prospek usaha smelter di Indonesia.
