Manajemen Migas Nasional Harus Dirombak
Amburadulnya pengelolaan industri migas menjadi penyebab stagnasi produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional sehingga tidak tercapainya target produksi nasional. Kondisi ini jika dibiarkan akan merugikan bagi bangsa ini karena itu perlu dan mutlak adanya perombakan total dalam manajemennya.
Stagnasi produksi migas nasional saat ini karena terjadi keanehan dalam management migas nasional dengan indikasi terjadinya penurunan produksi minyak yang sangat signifikan. Padahal potensi sumber daya migas di perut bumi yang terjebak di 120 cekungan relatif masih sangat besar.
Management cost recovery ditangani oleh lembaga BHMN (BP Migas) dengan tanpa dilengkapi dengan lembaga pengawas/komisaris/majelis wali amanat, padahal semua proses cost recovery berada dibawah kewenangan BP Migas dan nilai cost recovery yang dibayar negara sangatlah besar. Untuk tahun 2009 cost recovery mencapai sekitar Rp120 triliun.
Anehnya blok migas yang sangat berpotensi mengandung cadangan yang besar diserahkan kepada pihak lain, meskipun BUMN (Pertamina) sangat berminat untuk menggarap blok tersebut.
Aset nasional yang sangat likuid beerupa cadangan terbukti minyak dan gas yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar selama ini praktis mubazir tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Padahal semua perusahaan minyak asing manakala menemukan cadangan baru di suatu tempat/negara, perusahaan tersebut secara langsung memperoleh keuntungan berupa nilai asset/saham yang meningkat.
Untuk itu sektor migas bagi perekonomian Indonesia masih terlalu penting untuk dibiarkan dikelola secara efisien dan bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, management perminyakan nasional di bawah Undang-Undang Migas No.22 Tahun 2001 sangat tidak efisien, penuh dengan ketidakpastian, peraturan saling bertentangan dan tidak investor friendly.
Penerimaan migas nasional bisa mencapai 500 triliun kalau ada upaya pengelolaan industri migas yang baik, tidak menjual migas ke luar negeri dengan harga murah. Begitu juga Indonesia bisa menjadi negara OPEC atau penghasil minyak sekitar 1,7 juta barel terbesar kalau Indonesia mau mencabut UU Migas No.22/2001 dalam 10 tahun kedepan.
Pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies, berdasarkan wawancara dan makalah “Menuju Ketahanan dan Kemandirian Energi yang Tangguh Dengan Mengoreksi Management Migas Nasional” yang disampaikan dalam Diskusi Migas The Habibie Center Anniversarry, Rabu (11/12)
