Peraturan

 

 

Undang-Undang

  • UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
  • UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
  • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
  • UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
  • UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  • UU No. 34 Tahun 2000 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.mor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah
  • UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  • UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
  • UU No. 27 tahun 2003 tentang Panasbumi
  • UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  • UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

 

Peraturan Pemerintah

  • PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
  • PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
  • PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  • PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan
  • PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun
  • PP No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
  • PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  • PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  • PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
  • PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
  • PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
  • PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
  • PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
  • PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan
  • PP No. 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
  • PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
  • PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
  • PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
  • PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  • PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
  • PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
  • PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
  • PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
  • PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
  • PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  • PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

 

Peraturan Presiden

  • Perpres No. 71 tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
  • Perpres No. 5 tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional
  • Perpres No. 71 tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Mengunakan Batubara
  • Perpres No. 72 tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.
  • Perpres No. 86 tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Batubara
  • Perpres No. 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  • Perpres No. 91 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
  • Perpres No. 104 tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penempatan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram.

 

Instruksi Presiden

  • Inpres No. 1 tahun 1976 tentang Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum
  • Inpres No. 3 tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin
  • Inpres No. 1 tahun 2006 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
  • Inpres No. 2 tahun 2006 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain
  • Inpres No. 3 tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

 

Keputusan Presiden

  • Keppres No. 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
  • Keppres No. 75 tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
  • Keppres No. 64 tahun 2000 TentangÿPerubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali
  • Keppres No. 76 tahun 2000 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik Tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
  • Keppres No. 169 tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
  • Keppres No. 21 tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
  • Keppres No. 25 tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik
  • Keppres No. 86 tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
  • Keppres No. 41 tahun 2004 Tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

 

Peraturan Menteri

  • Perment ESDM No. 0008 tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal
  • Perment ESDM No. 0031 tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi
  • Perment ESDM No. 33 tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
  • Perment ESDM No. 51 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain
  • Perment ESDM No. 53 tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri
  • Perment ESDM No. 21 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
  • Perment ESDM No. 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Pada Sumur Tua
  • Perment ESDM No. 2 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama
  • Perment ESDM No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas
  • Perment ESDM No. 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
  • Perment ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
  • Perment ESDM No. 25 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
  • Perment ESDM No. 28 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro

 

Keputusan Menteri

  • Kepmen ESDM No. 1166.K/844/m.pe/92 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum
  • Kepmen ESDM No. 1165 K/844/m.pe/ tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan Menteri Pertambangan Dan Energi
  • Kepmen ESDM No. 57 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680.K/29/M.Pe/1997 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
  • Kepmen ESDM No. 954 tahun 2004 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan
  • Kepmen ESDM No. 1110 tahun 2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional
  • Kepmen ESDM No. 1128 tahun 2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional
  • Kepmen ESDM No. 1480 tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dab Gas Bumi
  • Kepmen ESDM No. 1614 tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing